KEBERHASILAN Provinsi Sumatera Barat menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah, berbuah penghargaan dari pemerintah pusat. Piagam penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Budiono kepada Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno pada acara pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2013, di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, di Jakarta, Jumat (12/9/2014).

Gubernur Irwan Prayitno dalam sepatah katanya menyampaikan apresiasi atas penghargaan yang menurutnya merupakan hasil kerja semua komponen di pemerintahan, DPRD dan masyarakat. "Kita berharap dengan simbol kebanggaan penghargaan ini mampu membangunan sinergitas yang lebih baik lagi di masa-masa mendatang," ujarnya.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS)ini berharap, penghargaan ini juga mampu meningkatkan motivasi Pemprov Sumbar untuk berkerja lebih keras dan sungguh-sungguh, bagaimana upaya memajukan penyelenggaraan dan pembangunan yang lebih baik lagi di Provinsi Sumbar dari waktu ke waktu.

Wapres Boediono dalam sambutannya memaparkan, saat ini kualitas laporan keuangan, baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memang telah  menunjukkan perbaikan signifikan. "Saya sampaikan apresiasi, namun pekerjaan belum selesai. Upaya peningkatan kualitas laporan keuangan harus ditingkatkan, karena masih banyak Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang belum dapat WTP," serunya.

Capaian opini WTP, tekan Wapres, bukanlah tujuan akhir, melainkan hanya sasaran antara untuk mencapai good governance dalam pengelolaan pemerintahan yang baik. Menurutnya, selain meningkatkan kualitas laporan keuangan, yang juga penting dilakukan adalah meningkatkan kualitas sistem pengendalian intern.

Upaya harus terus dilakukan, selain upaya peningkatan kualitas laporan keuangan, juga upaya peningkatan kualitas sistem pengendalian intern, sebagai salah satu alat pendeteksi dini atas praktik penyimpangan dalam pengelolaan anggaran.

Dengan telah disahkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Wapres berharap peraturan tersebut dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengendalian intern pemerintah yang lebih efektif.

(adv/ede)
BeritaLima Cyber Media Group » www.beritalima.com • www.sumateratime.com • www.satuwarta.com • www.caleg-indonesia.com • www.potretdesa.com • www.sumbaronline.com