SURABAYA, Pemprov Jatim terus menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mewujudkan konektivitas antara wilayah utara, tengah dan selatan. Salah satunya dengan mendorong penyelesaian pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS) dimana saat ini telah terbangun sepanjang 379,52 km.
Rencananya, JLS yang belum terbangun sepanjang 300,60 km akan diselesaikan melalui mekanisme pendanaan/loan dari Islamic Development Bank (IDB) sepanjang 71,685 km. Sehingga sisa penanganannya menjadi sepanjang 228,915 km.
"Pemprov akan terus berupaya untuk memfasilitasi dan berkoordinasi secara periodik dengan Kementerian PUPR, kab/kota dan stakeholder terkait untuk penyiapan readiness criteria pembangunan JLS," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membacakan Jawaban Eksekutif Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Senin (11/11).
Khofifah mengatakan, dengan koordinasi secara periodik antar stakeholder, dirinya berharap penyelesaian JLS dapat segera tercapai. Dengan terbangunnya konektivitas wilayah utara, tengah dan selatan Jatim, maka akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien.
"Keberadaan JLS ini nantinya dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik antar daerah, mewujudkan akses yang merata kepada masyarakat di seluruh wilayah serta dapat mewujudkan sinergi antara pusat-pusat kawasan potensial di Jatim," ungkapnya.
Selain mendorong penyelesaian JLS, Pemprov Jatim juga terus melakukan pembangunan infrastruktur utamanya untuk mengatasi masalah kekeringan. Dalam APBD TA 2020 mendatang, Pemprov Jatim akan melakukan kegiatan penanganan perpipaan pada 85 desa kekeringan yang memiliki sumber air.
"Sedangkan untuk beberapa desa yang tidak memiliki atau kesulitan sumber air maka akan dilakukan penanganan melalui maksimalisasi kegiatan dropping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan," jelas Khofifah.
Orang nomor satu di Jatim ini menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim dan merupakan implementasi dari Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.
"Akses terhadap layanan air minum dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan ini merupakan bentuk layanan dasar kepada masyarakat yang harus kita penuhi," katanya.
Pembangunan infrastruktur lainnya seperti yang tertuang dalam Jatim Akses, sebut Khofifah, yakni Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan penanganan desa rawan kekeringan, pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan program jambanisasi.
"Selain itu Pemprov juga akan melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta memberikan subsidi angkutan kapal laut perintis di Kepulauan Madura," terangnya.
Rencananya, JLS yang belum terbangun sepanjang 300,60 km akan diselesaikan melalui mekanisme pendanaan/loan dari Islamic Development Bank (IDB) sepanjang 71,685 km. Sehingga sisa penanganannya menjadi sepanjang 228,915 km.
"Pemprov akan terus berupaya untuk memfasilitasi dan berkoordinasi secara periodik dengan Kementerian PUPR, kab/kota dan stakeholder terkait untuk penyiapan readiness criteria pembangunan JLS," kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat membacakan Jawaban Eksekutif Raperda APBD Jatim Tahun Anggaran 2020 dalam Sidang Paripurna di DPRD Provinsi Jatim, Senin (11/11).
Khofifah mengatakan, dengan koordinasi secara periodik antar stakeholder, dirinya berharap penyelesaian JLS dapat segera tercapai. Dengan terbangunnya konektivitas wilayah utara, tengah dan selatan Jatim, maka akses antar wilayah menjadi lebih efektif dan efisien.
"Keberadaan JLS ini nantinya dapat meningkatkan kelancaran arus barang dan jasa, menurunkan biaya logistik antar daerah, mewujudkan akses yang merata kepada masyarakat di seluruh wilayah serta dapat mewujudkan sinergi antara pusat-pusat kawasan potensial di Jatim," ungkapnya.
Selain mendorong penyelesaian JLS, Pemprov Jatim juga terus melakukan pembangunan infrastruktur utamanya untuk mengatasi masalah kekeringan. Dalam APBD TA 2020 mendatang, Pemprov Jatim akan melakukan kegiatan penanganan perpipaan pada 85 desa kekeringan yang memiliki sumber air.
"Sedangkan untuk beberapa desa yang tidak memiliki atau kesulitan sumber air maka akan dilakukan penanganan melalui maksimalisasi kegiatan dropping air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan," jelas Khofifah.
Orang nomor satu di Jatim ini menegaskan bahwa penyediaan air bersih merupakan salah satu program prioritas Pemprov Jatim dan merupakan implementasi dari Jatim Akses dalam Nawa Bhakti Satya.
"Akses terhadap layanan air minum dan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan ini merupakan bentuk layanan dasar kepada masyarakat yang harus kita penuhi," katanya.
Pembangunan infrastruktur lainnya seperti yang tertuang dalam Jatim Akses, sebut Khofifah, yakni Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional dan penanganan desa rawan kekeringan, pembangunan Rumah Tinggal Layak Huni (Rutilahu) dan program jambanisasi.
"Selain itu Pemprov juga akan melakukan pembangunan dan pengembangan pelabuhan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, serta memberikan subsidi angkutan kapal laut perintis di Kepulauan Madura," terangnya.
Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi Globalaceh.com. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.