Koordinator Perencanaan, Data, Pakar dan Analisis Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan setelah dilakukan verifikasi ulang, warga terdampak Covid-19 ini sebanyak 26.122 Kartu Keluarga (KK). Data ini bergerak dinamis setiap waktunya.

"Jadi, sebanyak 26.122 KK yang akan mendapakan bantuan sembako. Data ini terus bergerak dinamis seiring dengan laporan dari para RW, sehingga kami mohon bantuannya para RW untuk proaktif melaporkan warganya yang terdampak Covid-19 ini," kata Eri di Balai Kota Surabaya.

Adapun kriteria warga terdampak Covid-19 ini adalah warga yang pendapatannya berkurang dan tidak bisa menyimpan, seperti terkena PHK dan pedagang SWK yang dagangannya sepi akibat Covid-19 ini. Nah, yang mengerti semacam ini adalah warga sendiri dan para RW, sehingga dia meminta proaktif para RW itu untuk melaporkan melalui aplikasi terdampak Covid-19, dan apabila pihak RW merasa kesulitan, RW itu bisa langsung ke kelurahan melaporkan warga terdampaknya itu.

"Nanti Dinsos akan melakukan verifikasi. Kami minta data ke Disnaker dan perusahaan-perusahaan yang melakukan PHK, jika warga tersebut masuk ke data MBR, maka tidak mungkin dikasik, tapi kalau tidak tersentuh bantuan apapun, maka warga tersebut akan diberi bantuan sembako ini," tegasnya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya ini juga memastikan bahwa bantuan sembako ini berasal dari bantuan Presiden sebesar 10 ribu paket sembako, bantuan dari Pemprov Jatim, bantuan dari pihak swasta dan Pemkot Surabaya.

Eri juga memastikan bahwa penerima bantuan sembako ini tidak termasuk dalam data MBR Surabaya yang saat ini jumlahnya sudah final sebanyak 235.477 KK. Ia memastikan bahwa warga yang masuk MBR ini sudah mendapatkan beberapa bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos).

"Nah, dari warga yang masuk MBR sebanyak 235.477 KK itu, sebanyak 61.145 KK sudah masuk ke DTKS dan sudah mendapatkan bantuan PKH serta sembako regular, dan selama ini sudah berjalan. Kemudian sisanya sebanyak 174.332 KK akan mendapatkan bantuan tunai sebesar Rp 600 ribu perbulan selama 3 bulan," tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Kanti Budiarti, menjelaskan bantuan sembako ini akan disalurkan ke kecamatan-kecamatan, lalu ke kelurahan. Selanjutnya, akan melibatkan RT/RW serta tokoh masyarakat untuk mengantarkan ke rumah-rumah warga sesuai data yang telah ada by name by addres.

"Jadi, RT/RW dan tokoh masyarakat ini nanti yang akan mengantarkan ke rumah-rumah warga dengan mempedomani by name by addres yang telah diverifikasi Dinsos. Ini penting untuk menghindari antrean di kelurahan," ujarnya.

Nantinya, warga yang sudah menerima bantuan sembako itu akan diminta identitasnya dan ada tanda terimanya. Bahkan, nanti akan difoto sebagai laporan bahwa bantuan tersebut sudah sampai ke tangan yang tepat. "Tentunya, ini akan bertahap terus hingga semua terdampak Covid-19 ini bisa menerima semuanya," pungkasnya. (*)